DISKUSI 8 TUTORIAL ONLINE UANG DAN PERBANKAN (ADBI4331)

DISKUSI 8 :

Rush Money

Pada 1997-1998 di mana Indonesia tengah mengalami krisis yang berat, rush money merusak sendi-sendi terpenting dalam sistem perbankan Indonesia: kepercayaan masyarakat, solvabilitas, dan profitabilitas bank. Apa yang dimaksud dengan rush money? apakah penyebabnya?


PENDAPAT DISKUSI :

Rush money adalah menarik uang tunai   di bank yang dilakukan serentak atau bersamaan oleh masyarakat dan dalam jumlah besar. Kalau cuma satu atau dua orang yang tarik uang tunai sih tidak masalah, tetapi kalau sudah dilakukan ramai-ramai, apalagi jumlahnya sangat banyak, tentu saja bikin likuiditas bank terguncang.

Bank kehabisan aliran dana sekaligus dalam waktu bersamaan. Bank mengalami krisis uang tunai, sehingga mengacaukan sistem perbankan. Jika bank tidak lagi punya uang tunai untuk ‘diputar’. Akhirnya terpaksa meminjam ke Bank Indonesia (BI) atau malah pemerintah ikut menanggung beban untuk menutup kekurangan dana tunai.

Penyebab rush money

Banyak orang akhirnya melakukan penarikan uang besar-besaran atau rush money karena beberapa hal:

1. Dilandasi resah dan panik berlebihan

Rush money sama halnya seperti panic attack dalam jual beli saham. Nasabah memutuskan menarik semua uang di rekening bank karena diserang rasa panik dan resah yang berlebihan.

Hal ini bisa muncul karena beredar informasi hoax tentang ajakan rush money di media sosial, broadcast di aplikasi pesan instan, dan lainnya.

 

2. Bank tidak mampu mengelola dana dalam keadaan genting 

Selain itu, nasabah melakukan rush money karena beranggapan bank tidak mampu mengelola dana nasabah dengan baik, terutama dalam situasi genting. Daripada nantinya rugi besar, lebih baik nasabah menarik uangnya di bank. Kalaupun rugi, nominalnya masih bisa ditolerir.

 

3. Adanya provokator

Kehadiran pihak-pihak provokator bisa memicu terjadinya rush money. Informasi atau kabar yang tersebar, disisipi pesan untuk tujuan tertentu.

Misalnya hoax rush money, diimbau kepada masyarakat untuk menarik uangnya dari bank maupun ATM sekarang di bank swasta maupun bank milik negara agar rezim ini goyang. Kalau pesan ini dipercaya oleh masyarakat, maka mereka pasti akan melakukan rush money.

 

4. Kondisi ekonomi sedang tidak baik

Penyebab lain banyak orang menarik dananya besar-besaran secara serentak adalah memburuknya kondisi perekonomian di suatu negara. Mereka berpikir bank pasti akan bangkrut. Daripada nantinya uang hilang atau ludes, lebih baik semua uang ditarik saja sekarang dari rekening bank.

Sumber Menjawab :

- Uang dan Perbankan; Suryanto; ADBI4331; Universitas Terbuka; Cetakan Kedua Mei 2023.

- https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/15/101100965/apa-itu-rush-money-isu-yang-kerap-muncul-saat-kondisi-tidak-stabil?page=all

DISKUSI 8 TUTORIAL ONLINE STUDI KELAYAKAN BISNIS (EKMA4311)

 

DISKUSI  8 :

1.         Apa yang Saudara ketahui tentang modal yang didapatkan dari laporan keuangan? Jelaskan!

2.        Apa syarat-syarat untuk menjamin keamanan yuridis? Jelaskan!

 

PENDAPAT DISKUSI :

1.   Usaha   yang   dapat   menumbuhkan   gagasan   bagi   KLG   didasarkan   pada   diskripsi   diatas

adalah sebagai berikut:

a. Membangun learning development program yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-

masing untuk menghadapi tantangan kompetisi multisektor.

b. Karyawan diikutsertakan dalam cross program yang bersebrangan dengan bidang masing-

masing, sehingga mampu menyadari pentingnya knowledge management.

c. Membangun KLIP (Kawan Lama Innovation Program), yaitu program yang menampung

seluruh masukan/ide dari karyawan. Ide-ide cemerlang yang masuk ke KLIP akan diproses

dan ditindaklanjuti saksama.

d. Mengoptimalkan Learning & Development and Knowledge Management agar karyawan

memiliki daya saing kuat diantaranya menciptakan program peningkatan kompetensi untuk

leader dari mulai level staf hingga direktur.

e.   Membangun   kemitraan,   mengadakan   event,   menggelar   internship,   dan   meng-improve

media sosial kami demi memudahkan calon karyawan untuk bisa mengenal dan berproses.

f. KLG menggunakan gamification dalam proses seleksi dan memanfaatkan digital agar calon

karyawan bisa monitoring proses rekrutment.

g.   HR   Digitization   and   People  Analytics,   menerapkan   digitization   dan   digitalization   di

berbagai   aspek,   misalnya   saja   sistem   rekrutmen,   sistem   manajemen,   termination   system,

compensation & benefits system, dan learning management system.

h. KLG menciptakan mobile application untuk end-to-end apps yang membantu karyawan

meningkatkan produktivitas

1.   Usaha   yang   dapat   menumbuhkan   gagasan   bagi   KLG   didasarkan   pada   diskripsi   diatas

adalah sebagai berikut:

a. Membangun learning development program yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-

masing untuk menghadapi tantangan kompetisi multisektor.

b. Karyawan diikutsertakan dalam cross program yang bersebrangan dengan bidang masing-

masing, sehingga mampu menyadari pentingnya knowledge management.

c. Membangun KLIP (Kawan Lama Innovation Program), yaitu program yang menampung

seluruh masukan/ide dari karyawan. Ide-ide cemerlang yang masuk ke KLIP akan diproses

dan ditindaklanjuti saksama.

d. Mengoptimalkan Learning & Development and Knowledge Management agar karyawan

memiliki daya saing kuat diantaranya menciptakan program peningkatan kompetensi untuk

leader dari mulai level staf hingga direktur.

e.   Membangun   kemitraan,   mengadakan   event,   menggelar   internship,   dan   meng-improve

media sosial kami demi memudahkan calon karyawan untuk bisa mengenal dan berproses.

f. KLG menggunakan gamification dalam proses seleksi dan memanfaatkan digital agar calon

karyawan bisa monitoring proses rekrutment.

g.   HR   Digitization   and   People  Analytics,   menerapkan   digitization   dan   digitalization   di

berbagai   aspek,   misalnya   saja   sistem   rekrutmen,   sistem   manajemen,   termination   system,

compensation & benefits system, dan learning management system.

h. KLG menciptakan mobile application untuk end-to-end apps yang membantu karyawan

meningkatkan produktivitas

1.         Apa yang Saudara ketahui tentang modal yang didapatkan dari laporan keuangan? Jelaskan!

Modal yang didapatkan dari laporan keuangan adalah jumlah dana atau aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau entitas bisnis. Laporan keuangan, seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, memberikan informasi tentang kinerja keuangan perusahaan dan posisi keuangan saat ini. Modal dapat diperoleh dari berbagai sumber, termasuk:

1). Modal Saham:

Modal yang diperoleh dari penjualan saham kepada pemegang saham perusahaan. Saham ini mewakili kepemilikan dalam perusahaan dan memberikan hak kepada pemegang saham untuk mendapatkan dividen dan mengambil keputusan dalam perusahaan.

2). Laba Ditahan:

Laba yang dihasilkan oleh perusahaan dan tidak dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen. Laba ditahan dapat digunakan kembali oleh perusahaan untuk membiayai operasional, investasi, atau membayar utang.

3). Utang:

Modal yang diperoleh dari pihak ketiga dalam bentuk pinjaman atau utang. Utang ini harus dikembalikan dengan bunga dalam jangka waktu tertentu.

4). Pendapatan Non-Operasional:

Modal yang diperoleh dari sumber-sumber di luar operasional utama perusahaan, seperti penjualan aset atau investasi.

 

Laporan keuangan memberikan gambaran tentang sumber modal yang digunakan oleh perusahaan dan bagaimana modal tersebut digunakan untuk menghasilkan pendapatan dan pertumbuhan. Informasi ini penting bagi pemegang saham, investor, dan kreditor untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan dan mengambil keputusan investasi yang tepat.

 

 

2.   Apa syarat-syarat untuk menjamin keamanan yuridis? Jelaskan!

Untuk menjamin keamanan yuridis, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Berikut adalah beberapa syarat yang umumnya diperlukan:

1). Hukum yang Berlaku:

Syarat pertama adalah adanya hukum yang berlaku di suatu negara atau yurisdiksi. Hukum ini harus jelas, dapat dipahami, dan diterapkan secara konsisten untuk memastikan keamanan yuridis.

2). Perlindungan Hak Asasi Manusia:

Keamanan yuridis juga membutuhkan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Ini termasuk hak-hak seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, hak atas keadilan, dan hak atas privasi.

3). Sistem Peradilan yang Independen:

Sistem peradilan yang independen dan adil sangat penting untuk menjamin keamanan yuridis. Sistem ini harus bebas dari campur tangan politik atau kepentingan pribadi, dan hakim harus dapat menjalankan tugas mereka tanpa tekanan atau ancaman.

4). Perlindungan Hukum yang Efektif:

Keamanan yuridis juga membutuhkan perlindungan hukum yang efektif. Ini berarti bahwa individu harus memiliki akses yang adil ke sistem peradilan, termasuk akses ke pengacara yang kompeten dan biaya yang terjangkau.

5). Perlindungan terhadap Diskriminasi:

Keamanan yuridis juga melibatkan perlindungan terhadap diskriminasi. Setiap individu harus diperlakukan secara adil dan setara di mata hukum, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau karakteristik pribadi lainnya.

6). Perlindungan terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan:

Keamanan yuridis juga membutuhkan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau pihak lain. Ini termasuk perlindungan terhadap penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, atau perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat.

 

Dengan memenuhi syarat-syarat ini, keamanan yuridis dapat terjamin, dan individu dapat merasa aman dan dilindungi dalam menjalani kehidupan sehari-hari mereka.

 

Sumber Menjawab :

- Studi Kelayakan Bisnis ; Sri Handaru Yuliati-Tamjuddin; EKMA4311; Universitas Terbuka; Cetakan Ketiga 

DISKUSI 8 TUTORIAL ONLINE METODE PENELITIAN SOSIAL (ISIP4216)

 

DISKUSI 8 :

Forum ini membahas Interpretasi Data

1.         Setelah data diolah maka tahapan selanjutnya ialah interpretasi dan analisis data. Silahkan diskusikan perbedaan antara interpretasi dan analisis data

2.        Kemudian lakukan analisis data penelitian anda yang telah anda olah (analisi kuantitatif atau analisis kualitatif)

 

PENDAPAT DISKUSI :

1.    Setelah data diolah maka tahapan selanjutnya ialah interpretasi dan analisis data. Silahkan diskusikan perbedaan antara interpretasi dan analisis data

Interpretasi data merupakan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk membahasakan data. Dengan kata lain, data-data yang tersedia yang umumnya dalam bentuk angka-angka, diartikan atau diterjemahkan oleh peneliti. Dengan demikian, sekalipun ada orang yang tidak memahami statistik misalnya, orang itu tetap dapat mengerti data yang ada, karena sudah diinterpretasikan oleh peneliti.

Analisa data merupakan usaha peneliti untuk menarik simpulan dari data yang ada. Dalam analisis data biasanya peneliti mencoba mencari keterkaitan antara data yang ada dengan teori yang digunakan, dan dengan analisis peneliti dari hasil pengamatan selama peneliti melakukan pengumpulan data di lapangan.

Dengan melakukan Interpretasi dan Analisis data, maka peneliti sesungguhnya telah melakukan pembuatan laporan penelitian. Tentu saja laporan penelitian tidak hanya berisi tentang interpretasi peneliti, tetapi lebih jauh dari itu. Namun boleh saja dikatakan bahwa interpretasi dan analisis data ini merupakan jiwa dari laporan penelitian. Proses Interpretasi dan analisis data ini merupakan tahapan yang penting. Percuma saja jika peneliti telah membuat perencanaan yang matang, melakukan pengumpulan data dengan baik, serta mengolah data dengan benar, namun peneliti tidak melakukan analisis data dengan baik.

Interpretasi dan Analisis data kuantitatif bisa dilakukan terhadap tabel dan juga grafik. Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara menginterpretasikan tabel dan grafik. Analisis yang dilakukan bisa berbentuk analisis univariat, analisis bivariat, serta analisis multivariat. Dalam analisis bivariat menampilkan hasil perhitungan dengan menggunakan uji statistik. Untuk bisa melakukan analisis perlu pengetahuan yang mendalam tentang statistik. Demikian pula halnya dalam analisis multivariat, selain menggunakan persentase dalam tabel, juga bisa menganalisis dengan menggunakan uji statistik. Dalam analisis multivariat, juga bisa melihat pola elaborasi yang bisa berbentuk reflikasi, spesifikasi, interpretasi, eksplanasi dan suppressor.

 

2.    Kemudian lakukan analisis data penelitian anda yang telah anda olah (analisi kuantitatif atau analisis kualitatif)

Peneliti akan menggunakan analisis kuantitatif dengan bentuk analisis bivariat. Analisis bivariat, merupakan analisis mengenai hubungan antara dua variabel. Hubungan antara dua variabel ini  bisa digambarkan dengan menggunakan tabel silang. Dalam membuat tabel silang ini peneliti harus mengetahui bagaimana arah hubungan yang ada dalam bivariat tersebut. Hubungan yang ada bisa berbentuk asimetris atau simetris. Hubungan ini perlu diketahui peneliti untuk menghitung persentase yang ada dalam bivariat tersebut. Dalam perhitungan persentase kita kenal dengan persentase baris, persentase kolom, dan persentase total. Penentuan penggunaan perhitungan persentase didasarkan pada keberadaan variabel bebas. Sedangkan interpretasinya didasarkan pada keberadaan variabel terikat. Secara skematis dapat digambarkan dengan pola berikut :



Dalam hal ini, Peneliti memilih topik penelitian tentang “Hubungan antara jenis kelamin dengan kesesuaian kompetensi dengan jaman dengan perhitungan persen baris. Dalam contoh dianggap jenis kelamin memiliki pengaruh terhadap pendapat responden.

 



Perhatikan tabel bivariat diatas, perhitungan persentase dilakukan secara horizontal, sehingga untuk sel laki-laki dan sudah sesuai perhitungan persentasenya 87 dibagi 101.

 

 

 

 

Sumber Menjawab :

 

- Metode Penelitian Sosial ; Lilik Aslichati, H.I.Bambang Prasetyo, Prasetya Irawan; ISIP4216; Universitas Terbuka; Edisi Kedua

- Materi Inisiasi 7 Tutorial Online Universitas Terbuka.

- https://mamikos.com/info/tahapan-pengolahan-data-penelitian-pljr/

DISKUSI 8 TUTORIAL ONLINE MANAJEMEN RISIKO DAN ASURANSI (ADBI4211)

 

DISKUSI  8 :

Forum Diskusi 8

Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 mengandung pengertian yang sangat dalam, terutama yang berbunyi '...melindungi segenap bangsa Indonesia...', yang demikian artinya seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali -apakah berstatus sebagai anggota TNI/ POLRI, Aparatur Sipil Negara, pegawai-pegawai lainnya dan bahkan yang tidak memiliki status kepegawaian sekalipun- harus mendapat perlakuan dalam arti mendapat perlindungan yang sama.

Dengan demikian apabila seorang warga bangsa yang memiliki status aparatur sipil negara mendapat jaminan asuransi untuk hari tua, seyogyanya untuk seorang petani pun harus mendapatkan jaminan asuransi untuk hari tua yang sama pula.

Bagaimana menurut pendapat Saudara ?

Selamat berdiskusi...

 

PENDAPAT DISKUSI :

Parameter atau Subjek hukum warga negara sudah terlindungi adalah jika hak-haknya sudah terpenuhi, berdasarkan hukum negara. Hak warga negara Indonesia sendiri telah tercantum dalam UUD 1945, Hak-hak tersebut antara lain Hak Asasi Manusia, Hak mendapatkan pekerjaan, Hak perlindungan hukum yang sama, Hak memperoleh pendidikan dan lain sebagainya.

 

Pembukaan UUD 1945  Alinea keempat yang berbunyi “Melindungi setiap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia” merupakan tujuan dari hal-hal yang termasuk untuk wajib dilindungi adalah semua komponen yang membentuk Bangsa Indonesia, mulai dari rakyat, kekayaan alam, serta nilai-nilai bangsa yang patut dipertahankan.

 

Dengan memperhatikan dan mempelajari apa yang telah dijalankan oleh negara yang telah maju, kiranya kita sudah harus mulai menyiapkan konsep guna merealisasikan amanah yang tertuang dalam alinea keempat sebagaimana tersebut diatas.

 

Berdasarkan pertimbangan untuk lebih memberikan perbaikan, memberikan payung hukum kepada penyelenggara program jaminan sosial, meningkatkan jumlah peserta dan meningkatkan manfaat yang lebih berkeadilan maka lahirlah Undang-Undang No. 40 Tahun 2004.

 

Ada tiga pilihan dalam mempersiapkan dana pensiun secara mandiri , yaitu lewat Program Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dan Reksadana. Selain itu masih ada Investasi lain seperti Asuransi Kesehatan, Emas, dll.

 

Dan menurut saya petani pun berhak untuk menerima Jaminan Asuransi Hari Tua, karena para petani adalah pekerja keras yang harus kita pikirkan dan kita sejahterakan masa tuanya., sehingga jaminan petani jika tidak mampu lagi bertani bisa dinikmati olehnya. Dan juga jika adanya jaminan hari tua untuk petani kemungkinan pihak generasi muda bisa lebih tertarik dengan pekerjaan bertani.

 

 

 

SUMBER BERPENDAPAT :

- BMP ADBI 4211; Suryanto; Manajemen Resiko dan Asuransi; Edisi 3; Universitas Terbuka

- Materi Inisiasi 7 Tutorial Online Mata Kulian Manajemen Resiko dan Asuransi Universitas Terbuka.

DISKUSI 8 TUTORIAL ONLINE HUKUM KETENAGAKERJAAN (ADBI4336)

 

DISKUSI 8 :

Pada diskusi 8 merupakan pengembangan dari materi Sesi 8 tentang Perselisihan Hubungan Industrial yaitu terkait Jaminan Sosial Tenaga Kerja, K3 dan Pelaksanaan Undang- Undang Ketenagakerjaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dengan membuat pertanyaan sebagai berikut:

Menurut saudara, bagaimana perbedaan serta pengaruhnya setelah adanya  putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 186, 137, dan 138 terkait mogok kerja dengan perkembangan hukum ketenagakerjaan di masa sekarang ? sertakan alasan hukumnya.

 

PENDAPAT DISKUSI :

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap pasal-pasal tertentu dalam undang-undang ketenagakerjaan dapat memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan hukum ketenagakerjaan. Beberapa kemungkinan perbedaan dan pengaruh yang dapat terjadi meliputi:


1. Perlindungan Hak Buruh :

Putusan Mahkamah Konstitusi mungkin memperkuat atau merinci perlindungan hak-hak buruh, termasuk hak untuk mogok kerja. Ini dapat memberikan arah baru terkait batasan dan mekanisme mogok kerja.

 
2. Keseimbangan Kepentingan :

Keputusan Mahkamah Konstitusi dapat mempengaruhi keseimbangan antara hak-hak buruh dan kepentingan pengusaha atau pemerintah, menciptakan kerangka hukum yang lebih seimbang.

3. Regulasi dan Implementasi :

Perubahan dalam peraturan ketenagakerjaan mungkin diperlukan untuk mencerminkan putusan Mahkamah Konstitusi. Implementasi dan penegakan hukum yang efektif juga dapat menjadi fokus penting.

4. Dampak Sosial dan Ekonomi :

Putusan Mahkamah Konstitusi bisa memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan tergantung pada bagaimana perubahan tersebut memengaruhi hubungan industrial dan kestabilan ketenagakerjaan.


5. Hubungan Industrial :

Perubahan hukum dapat memengaruhi dinamika hubungan industrial, termasuk negosiasi antara serikat pekerja dan pengusaha serta resolusi konflik.



Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 186, 137, dan 138 terkait mogok kerja, ada beberapa perbedaan yang terjadi serta pengaruhnya terhadap perkembangan hukum ketenagakerjaan di masa sekarang. Berikut adalah perbedaan dan pengaruhnya:


1. Perbedaan dalam perlindungan hak mogok kerja : 

Sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, Pasal 186, 137, dan 138 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mempersempit ruang gerak buruh dalam melakukan mogok kerja. Setelah putusan tersebut, pengaturan mengenai hak mogok kerja   menjadi lebih luas dan memberikan perlindungan lebih baik terhadap hak-hak pekerja.


Pengaruhnya dalam perkembangan hukum ketenagakerjaan saat ini adalah memberikan kepastian hukum kepada pekerja terkait dengan hak mereka untukmogok kerja.  Hal ini menjadi dasar yang kuat bagi buruh dan serikat pekerja untuk memperjuangkan hak-hak mereka secara lebih efektif dan tegas.


2. Perbedaan dalam prosedur dan persyaratanmogok kerja :   

Setelah putusan Mahkamah Konstitusi, persyaratan dan prosedur sehubungan dengan mogok kerja  menjadi lebih jelas dan dapat dijalankan dengan lebih mudah. Mahkamah Konstitusi menghapuskan ketentuan yang mengharuskan persetujuan pengadilan atau pihak ketiga dalam melaksanakan mogok kerja  serta memberikan pengecualian terhadap larangan mogok kerja  bagi sektor-sektor yang dinilai vital.


Pengaruhnya dalam perkembangan hukum ketenagakerjaan saat ini adalah memberikan keadilan dan keseimbangan antara kepentingan buruh dan pengusaha dalam melaksanakanmogok kerja.   Proses mogok kerja   menjadi lebih mudah dilaksanakan dengan kepastian terkait hak-hak dan persyaratan yang jelas.



3. Perbedaan dalam sanksi terkait mogok kerja : 

Putusan Mahkamah Konstitusi juga mempengaruhi perbedaan dalam sanksi terkait pelanggaran terkait mogok kerja.   Pasal 186, 137, dan 138 UU No.13 Tahun 2003 sebelumnya mengatur sanksi yang tidak proporsional, seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) dan tuntutan ganti rugi yang besar terhadap buruh yang melaksanakan mogok kerja.  


Pengaruhnya dalam perkembangan hukum ketenagakerjaan saat ini adalah memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap buruh dalam melaksanakan mogok kerja.  Mahkamah Konstitusi membatasi sanksi pemutusan hubungan kerja yang tidak proporsional dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja yang melaksanakanmogok kerja.  


Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 186, 137, dan 138 terkait mogok kerja perkembangan hukum ketenagakerjaan saat ini menjadi lebih progresif dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi hak-hak pekerja. Hal ini juga memberikan kepastian hukum dan persyaratan yang lebih jelas dalam melaksanakan mogok kerja,  sehingga dapat menciptakan hubungan industrial yang lebih seimbang dan adil.

 

 

SUMBER MENJAWAB :

 

- Hukum Ketenagakerjaan ; Purbadi Hardjoprajitno-Saefulloh M Badrun-Tiesnawati Wahyuningsih; ADBI4336; Universitas Terbuka; Cetakan Ketiga

- Materi Inisiasi 8; Tutorial Online Hukum Ketenagakerjaan; Universitas Terbuka; 2023.2

- https://www.hukumonline.com/klinik/a/berbagai-putusan-mk-yang-mengubah-uu-ketenagakerjaan-lt5078c83ecf921

DISKUSI 8 TUTORIAL ONLINE AKUNTANSI MANAJEMEN (EKMA4314)

 

DISKUSI 8 :

Berkenaan dengan wewenang ada 2 jenis pengelolaan wewenang. Sentralisasi dan Desentralisasi. Apa yang saudara ketahui mengenai desentralisasi? Jelaskan menurut pemahaman saudara mengenai desentralisasi yang sudah saudara pelajari di modul 9 dan berikanlah contohnya disekitar tempat tinggal saudara yang saudara ketahui!


PENDAPAT DISKUSI :

Apa itu desentralisasi?  Pada dasarnya, desentralisasi memiliki arti yang berbeda-beda, tergantung pada fokus apa yang sedang dibahas.  Misalnya saja dalam organisasi, desentralisasi adalah bentuk spesifik dari struktur organisasi di mana manajemen tertinggi mendelegasikan tanggung jawab pengambilan keputusan kepada pihak di bawahnya. Dalam dunia bisnis, desentralisasi sangat dibutuhkan untuk membangun sistem yang lebih efisien.

 

Kelebihan Desentralisasi

Dalam organisasi, desentralisasi dilakukan dengan mendelegasikan tanggung jawab dan pengambilan keputusan kepada beberapa orang dan tidak berfokus kepada satu orang saja. Pada dasarnya, salah satu kelebihan utama dari desentralisasi adalah untuk membuat sistem yang lebih efisien. Selain itu, beberapa kelebihan lainnya dari desentralisasi adalah sebagai berikut :

- Bisa membantu organisasi tumbuh secara keseluruhan.

- Mendorong akuntabilitas dan transparansi.

- Mengembangkan lebih banyak pemimpin.

- Melahirkan inovasi dan fleksibilitas.

- Komunikasi yang lebih efisien.

- Pengambilan keputusan cepat.

- Kemudahan ekspansi

- Pengawasan serta kontrol yang lebih baik.

 

Kelemahan Desentralisasi

Meskipun terlihat membawa banyak dampak positif, terdapat beberapa kekurangan dari sistem desentralisasi dalam suatu organisasi, yaitu:

- Kesulitan koordinasi organisasi secara keseluruhan

- Tidak ideal bagi organisasi yang baru berdiri

- Menimbulkan potensi persaingan yang tidak sehat

- Kemungkinan terjadinya tumpang-tindih pengambilan keputusan dan tanggung jawab

 

Contoh Desentralisasi

Beberapa contoh desentralisasi dalam aspek kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut :

Desentralisasi Politik

Desentralisasi politik membutuhkan reformasi konstitusi atau Undang-Undang, pengembangan partai politik, pembentukan unit politik lokal, hingga dorongan dari kelompok kepentingan publik yang efektif.

Salah satu contoh nyata dari desentralisasi politik yaitu penyerahan beberapa tugas dari lembaga teratas ke lembaga di bawahnya, contohnya pemerintah daerah yang membantu tugas pemerintah pusat agar pekerjaan lebih efisien dengan cakupan yang lebih meluas.

 

Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu fungsi desentralisasi di bidang keuangan. Apabila pemerintah maupun perusahaan swasta ingin menjalankan fungsi desentralisasi secara efektif, maka mereka perlu memiliki wewenang yang cukup untuk pengambilan keputusan pengeluaran entitas bersangkutan.

Salah satu contoh desentralisasi fiskal adalah pembagian kewenangan pemungutan pajak maupun belanja pelayanan publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

 

 

Sumber Menjawab :

- Akutansi Manajemen ; I Made Narsa; EKMA4314; Universitas Terbuka; Edisi Keempat

- Materi Inisiasi 8 Tutorial Online Akutansi Manajemen Universitas Terbuka.

- https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/asas-desentralisasi

MODUL SEMESTER SATU

More »

MODUL SEMESTER DUA

More »

MODUL SEMESTER TIGA

More »

MODUL SEMESTER EMPAT

More »

MODUL SEMESTER LIMA

More »

MODUL SEMESTER ENAM

More »

MODUL SEMESTER TUJUH

More »

MODUL SEMESTER DELAPAN

More »

ILMU ADMINISTRASI BISNIS

More »

PROFESI ADVOKAT

More »

SEMESTER SATU ADMINISTRASI BISNIS

More »

SEMESTER DUA ADMINISTRASI BISNIS

More »

SEMESTER TIGA ADMINISTRASI BISNIS

More »

SEMESTER EMPAT ADMINISTRASI BISNIS

More »

SEMESTER LIMA ADMINISTRASI BISNIS

More »

SEMESTER ENAM ADMINISTRASI BISNIS

More »

SEMESTER TUJUH ADMINISTRASI BISNIS

More »

SEMESTER DELAPAN ADMINISTRASI BISNIS

More »

NGOMPOL

More »

OPINI

More »