1. Kemukakan dengan menguraikan tentang dinamika sejarah perkembangan Hak Asasi Manusia
(HAM) di Indonesia, dan berikan contoh kasus pelanggaran HAM terberat di Indonesia pasca
reformasi!
2. KOMPAS.com – Pengamat politik dari Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah,
Wijayanto “…menanggapi manuver yang dilakukan para politisi, seperti Joko Widodo, Prabowo
Subianto, dan Surya Paloh, pasca-pemilu. Ia menyoroti proses politik di parlemen yang juga
berlangsung cepat dan seakan abai terhadap aspirasi publik. Contohnya, revisi UU KPK yang
diselesaikan dalam waktu sekitar 11 hari, tidak digubrisnya aspirasi rakyat dan akademisi,
manuver oposisi terhadap koalisi pemerintah, dan rencana amandemen UUD 1945. “Kita tahu,
revisi UU KPK itu mendapat tentangan yang begitu luas dari publik di berbagai daerah di
Indonesia. Ada lebih dari 3.000 dosen dari 30 sekian universitas terbaik di Indonesia yang
menolaknya. Itu tidak didengar,” kata Wijayanto.
“Revisi UU KPK itu kan baru awal mengembalikan demokrasi kita ke masa lalu. Jadi menurut
saya ini adalah putar balik, U turn dari demokrasi kita,” ujar dia. Selain itu, Wijayanto juga
menyoroti dominasi kursi kekuasaan yang diisi oleh kalangan kaya dan berasal dari dinasti politik
tertentu. “Mereka yang terpilih adalah orang-orang yang memang kaya, yang punya jaringan,
yang semakin menegaskan tidak bekerjanya prosedur demokrasi untuk menyeleksi orang-orang
yang memang punya rekam jejak di masyarakat,” kata Wijayanto. Hal ini, menurut dia,
menunjukkan penyelenggaraan pemilihan umum langsung sebagai parameter sebuah negara
demokrasi tidak berjalan dengan efektif. Fenomena ini terlihat dari sosok-sosok yang muncul dari
hasil pemilu itu bukan berasal dari kapasitas dan rekam jejaknya di masyarakat, melainkan
karena politik uang dan dinasti. Merapatnya kelompok oposisi ke barisan koalisi juga dianggap
Wijayanto menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya fungsi kontrol yang seharusnya ada dalam
sebuah negara demokratis. https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/14/183200165/dinamikapolitik-akhir-akhir-ini-catatan-putar-balik-demokrasi-?page=all
SOAL
Merujuk pada berita politik diatas, kemukakan pendapat Anda terkait dinamika budaya politik
yang terjadi. Gunakan premis konseptual budaya politik menurut Almond!
3. VIVA – “….. Saat ini Indonesia akan melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020 dengan diikuti
270 daerah yang terbagi 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota. Efek pandemi Covid-19 telah
menghambat proses penyelenggaraan Pilkada dan Perppu 2/2020 sebagai regulasi dalam
penundaan Pilkada serentak 2020. Regulasi tersebut, memberikan tiga opsi pelaksanaan Pilkada
serentak 2020 antara lain, pada 9 Desember 2020, 17 maret 2021 dan 29 September 2021.
Namun, Gugus tugas Covid-19 melayangkan surat kepada KPU untuk melakukan Pilkada pada 9
Desember dan tindak lanjuti Ketua KPU dalam melaksanakan Pilkada 2020 di tengah Pandemi.
Pemilihan di masa pandemi sarat perdebatan, sebab mengancam kesehatan masyarakat yang
berimpilkasi terhadap tingkat partisipasi di Pilkada. Oleh sebab itu, partisipasi masyarakat dalam
menggunakan hak pilih yang menjadi indikator keberhasilan Pilkada harus diperhatikan. Pilkada 9
Desember 2020 memiliki beberapa tantangan dalam meningkatkan partisipasi pemilih di tengah
pandemi. Setidaknya, tantangan KPU melakukan sosialisasi politik, pendidikan politik, kampanye
dan debat calon menjadi tidak mudah di tengah pandemi Covid-19. Perlu disadari bahwa
kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik, tentu sangat berbeda dilakukan di tengah pandemi
Covid-19. Metode sosialisasi, kampanye dan debat calon, akan lebih banyak menggunakan
teknologi informasi seperti aplikasi virtual, media sosial, dan tidak menutup kemungkinan
membentuk pertemuan dengan melakukan protokol kesehatan secara ketat. Berdasarkan data
dari KPU, data partisipasi masyarakat dalam pilkada terus menurun. Pada Pileg 2014 angkanya
75,11 persen, Pilpres 2014 angkanya 71, 31 persen, pada Pilkada tahun 2015, partisipasi
masyarakat dalam pilkada 2015 tersebut sebesar 69,14 persen. Sedangkan target persentase
partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2015 adalah sebesar 77,5 persen. Sehingga dapat
dikatakan bahwa pada Pilkada tahun 2015 masih belum mencapai target yang diinginkan.
SOAL
Berdasarkan pada kasus diatas, kemukakan argumen Anda terkait partisipasi politik dengan
menggunakan pendekatan politik kelompok dan hak-hak politik!!
4. Berikan contoh dan uraikan tentang makna birokrasi dalam suatu Negara dengan menggunakan
Teori Ideal birokrasi menurut Weber!