Tugas.1
1. Jelaskan cara kerja analisis sistem dari David Easton dengan menggunakan studi kasus penghapusan subsidi BBM!
2. Jelaskan bagaimana sosialisasi politik dan pembentukan budaya politik dilakukan pada masyarakat dengan teknologi digital saat ini!
3. Jelaskan kondisi ekonomi Indonesia saat ini di periode ke dua pemerintahan Presiden Joko Widodo! Kaitkan jawaban anda dengan kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemerintah!
Petunjuk pengerjaan soal:
- Soal terdiri dari 3 (tiga) pertanyaan.
- Jawaban setiap soal minimal terdiri dari 1 (satu) halaman. Jadi jawaban keseluruhan soal minimal 3 (tiga) halaman.
- Font times new roman, dengan ukuran 12; margin default; spasi 1,5; dan ukuran kertas A4.
- Tidak copy paste dan mengutip harus disertai sumber rujukan. Apabila terbukti melakukan plagiarisme maka nilai yang diberikan adalah 0 (nol).
- Adapun penilaian meliputi format dan teknis penulisan jawaban, orisinalitas dan ketajaman gagasan, serta informasi dan pengetahuan valid yang diberikan.
- File dokumen tugas adalah sebagai berikut Nama NIM T1 ISIP4213 atau sebagai contoh: Evidakartini 0123456 T1 ISIP4213
- Pengumpulan tugas paling lambat satu minggu dari waktu pemberian tugas. Sistem secara otomatis akan tertutup sesuai jadual yang sudah ditetapkan.
JELASKAN CARA KERJA ANALISIS
SISTEM DARI DAVID EASTON DENGAN MENGGUNAKAN STUDI KASUS PENGHAPUSAN SUBSIDI BBM
?
Analisis
Sistem Politik dari David Easton menyebutkan kerja dari suatu sistem politik
dipengaruhi oleh dua elemen yaitu Input dan Output. Pada Sistem
politik input dapat berupa tuntutan (demand) atau berupa dukungan
(support) yang setelah melalui proses konversi akan berubah menjadi
output (keputusan atau kebijaksanaan).
Salah
satu input yaitu “Tuntutan” erat kaitannya dengan tujuan dari individu atau
sekelompok orang terjun atau terlibat ke dunia
politik. Adalah untuk memperjuangkan dan menyuarakan tuntutan dari
individu atau sekelompok orang atau masyarakat yang masih ada yang belum
terpenuhi atau belum memuaskan mereka rasakan. Tuntutan ini merupakan input
bagi pemerintah yang pada akhirnya akan mempengaruhi pemerintah dalam
mengeluarkan kebijaksanaan yang merupakan bentuk dari suatu output.
Menurut
Easton input dalam bentuk tuntutan saja masih belum cukup untuk berlangsungnya
suatu sistem politik. Diperlukan juga dukungan suport berupa masukan-masukan
atau kritikan-kritikan bagi sistem politik dalam operasionalnya mengelolah
input tuntutan tersebut.
Sistem
Analisa Politik Easton ini dalam operasionalnya harus menerima dua input yang
berupa tuntutan dan dukungan agar optimal. Kedua input tersebut akan membuat
sebuah sistem akan berjalan sesuai skemanya dan pada akhirnya akan menghasilkan
sebuah output. Output ini dapat berupa sebuah keputusan dari pemerintah atau
biasa juga disebut kebijakan.
Mengaplikasikan
skema sistem politik David Easton dengan mengambil Kenaikan BBM yang ditentang
oleh masyarakat di Indonesia :
Sebagai
Tuntutan yang merupakan Input didalam studi kasus ini adalah berupa Tuntutan
untuk tidak menaikkan harga BBM yang disampaikan sekelompok lapisan masyarakat terhadap rencana kenaikan
harga BBM. Menurut masyarakat yang
menolak kenaikan harga BBM, Kenaikan harga BBM akan menjadi penyebab utama timbulnya
efek domino yang ditimbulkan oleh
kenaikan harga BBM. Jika harga BBM naik, maka harga akan segala kebutuhan pokok
pun akan naik pula. Hal ini tidak dibarengi dengan daya beli masyarakat yang
baik. Masih banyak rakyat Indonesia yang daya belinya rendah. Sehingga untuk
menjaga keberlangsungan hidupnya mereka mau tidak mau akan menolak rencana
kenaikan harga BBM tersebut.
Sementara
itu input dukungan yang akan terjadi jika rencana kenaikan harga BBM jadi
dilakukan misalnya sikap DPR yang mendukung aspirasi masyarakat dalam menolak
kenaikan harga BBM tersebut. Berdasarkan input yang ada ini pemerintah akan
membuat keputusan berupa output diantaranya tidak jadi menaikan harga BBM. Tetapi
sebenarnya input dari pengaplikasian sistem politik tersebut merupakan wujud
dari lanjutan suatu sistem politik sebelumnya. Rencana pemerintah menaikan
harga BBM merupakan output yang dikarenakan oleh adanya input tuntutan berupa
tingginya harga minyak dunia dan dukungan agar subsidi pemerintah tidak
membengkak yang membebani anggaran belanja negara.
Sumber Referensi : https://wendygipn.wordpress.com/2012/10/05/tugas-kuliah-contoh-pengaplikasian-sistem-politik-david-easton/
BAGAIMANA SOSIALISASI POLITIK DAN
PEMBENTUKAN BUDAYA POLITIK DILAKUKAN PADA MASYARAKAT DENGAN TEKNOLOGI DIGITAL
SAAT INI ?
Dunia Politik begitu kuat
magnetnya bagi sebagian orang. Banyak sekali orang yang ingin terjun dalam
dunia politik. Adalah suatu kewajaran, melihat bagaimana kekuasaan yang didapat
setelah berhasil menjadi bagian dalam politik. Politik adalah ilmu untuk
mendapatkan kekuasaan, baik secara konstitusional maupun non-konstitusional.
Inilah mengapa politik erat sekali kaitannya dengan kekuasaan.
Semakin
tinggi kedudukan seseorang dalam dunia politik, maka semakin besar kekuasaan
yang akan ia miliki. Bagi masyarakat sangat
menguntungkan, apabila pejabat politik memiliki ambisi yang positif ketika
mempunyai kedudukan.
Pejabat
yangt memiliki tujuan yang positif atau mulia, maka kebijakan-kebijakan yang
akan ia tetapkan pastinya untuk kebaikan bersama. Sebaliknya, akan sangat
merugikan masyarakat apabila tujuan pejabat tersebut adalah untuk mencapai
kepentingan pribadi. Biasanya, pejabat semacam ini akan berhubungan dengan
berbagai pelanggaran seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Untuk
mencapai kedudukan yang diinginkan, seseorang memerlukan dukungan masyarakat.
Karena negara Indonesia adalah negara demokrasi, maka pejabat yang nantinya
akan melayani rakyat dipilih sendiri oleh rakyat. Sehingga, kita bisa melihat
sendiri bagaimana para calon pemimpin/pejabat bersikap di hadapan masyarakat
sebelum pemilihan umum. Mereka akan menampilkan profil terbaik agar dapat
menarik simpati masyarakat.
Beberapa budaya
politik dalam media massa antara lain :
1.
Kampanye politik
Kampanye memiliki tujuan
untuk mencari dukungan masyarakat agar tujuan dapat tercapai. Kampanye dapat
dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Namun dalam pemilihan umum, biasanya
proses kampanye dilakukan oleh suatu tim khusus dari masing-masing kelompok
yang sedang memperebutkan perhatian rakyat. Tim ini yang biasa kita sebut
dengan tim sukses. Dalam proses kampanye, masing-masing kubu saling menonjolkan
kelebihan pemimpin kubu masing-masing. Namun, dalam kampanye, terutama kampanye
besar, seringkali dilakukan pelanggaran seperti menyebarkan fitnah, memberikan
suap berupa uang, dan pelanggaran lain. Pelanggaran-pelanggaran ini disebut
dengan kampanye hitam. Contoh kampanye politik dalam media massa adalah
iklan-iklan politik.
2.
Debat
Debat adalah salah satu
contoh budaya politik dalam media massa yang diselenggarakan oleh pihak pemilu
untuk memperkenalkan calon-calon pemimpin kepada khalayak, baik presiden maupun
pemimpin daerah. Untuk debat calon presiden, biasanya debat rutin diadakan
setiap pemilu capres.
Dan debat adalah acara
yang paling dinantikan oleh masyarakat untuk mengenal karakter masing-masing
calon. Masyarakat dapat menilai karakter setiap calon, baik dari penampilan,
respon, sikap, ketenangan, pengendalian diri, dan kecerdasan. Sehingga,
masyarakat dapat yakin akan pilihannya.
3.
Ajang pencitraan
Mantan Presiden Gusdur
pernah mengatakan apabila siang dikatakan pers, malampun, bagi masyarakat yang
lugu, akan mempercayainya. Hal ini secara tidak langsung mengatakan begitu
4.
Menyampaikan aspirasi
Perkembangan internet ini
memberikan dampak positif dalam bidang politik karena masyarakat dengan mudah
dapat mengontrol kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah melakukan kesalahan,
publik dapat mengkritik tanpa perlu demo di jalan. Atau, yang saat ini cukup
sering dilakukan adalah menyampaikan aspirasi melalui tulisan di media massa.
Hal ini dapat menjadi ajang pengenalan politik bagi masyarakat awam.
5.
Sosialisasi politik
Komunikasi politik dalam
media massa diantaranya merupakan sosialisasi politik. Sosialisasi ini berupa sajian
berita mengenai politik, proses politik, kehidupan politik, dan pengetahuan
lain mengenai politik yang dapat mengedukasi dan mengenalkan politik terhadap
masyarakat.
Sumber Referensi : https://pakarkomunikasi.com/contoh-budaya-politik-dalam-media-massa
JELASKAN KONDISI EKONOMI INDONESIA SAAT INI DI PERIOED KEDUA PEMERINTAHAN
PRESIDEN JOKO WIDODO ! KAITKAN JAWABAN ANDA DENGAN KEBIJAKAN POLITIK YANG
DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH !
Pada
periode pertama masa pemerintahannya (2014-2019), Presiden Joko Widodo atau
yang lebih akrab disapa Jokowi merombak struktur APBN dengan lebih mendorong
investasi, pembangunan infrastruktur, dan melakukan efisiensi agar Indonesia
lebih berdaya saing.
Dengan
penekanan pada pembangunan inprastruktur maka tidak terlalu aneh jika grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia selama
empat tahun masa pemerintahan Jokowi terus berada di bawah pertumbuhan pada era
SBY. Pada 2015, perekonomian Indonesia
kembali terlihat rapuh. Rupiah terus menerus melemah terhadap dollar AS. Saat
itu, ekonomi Indonesia tumbuh 4,88 persen. Defisit semakin melebar karena impor
kita cenderung naik atau ekspor kita yang cenderung turun.
Di
era Jokowi kata Arah perekonomian Indonesia tak terlihat jelas. Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) seolah hanya sebagai dokumen tanpa
pengawasan dalam implementasinya. Dalam kondisi itu, tak diketahui sejauh mana
RPJMN terealisasi. Ini tidak seperti repelita yang lebih fokus dan
pengawasannya dilakukan dengan baik sehingga bisa dijaga.
Pada
2016, ekonomi Indonesia mulai terdongkrak tumbuh 5,03 persen. Dilanjutkan
dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 5,17. Berdasarkan asumsi makro dalam APBN 2018, pemerintah memprediksi
pertumbuhan ekonomis 2018 secara keseluruhan mencapai 5,4 persen. Namun,
pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2018 ternyata tak cukup menggembirakan, hanya
5,06 persen.
Namun,
fakta mendapati, ekonomi Indonesia pada 2018 tumbuh 5,17 persen. Ini menjadi
pertumbuhan ekonomi tertinggi di era Jokowi. Konsumsi rumah tangga masih menjadi
penopang utama dengan porsi 5,08 persen. Pada 2018, investasi menyumbang porsi
6,01 persen bagi pertumbuhan ekonomi, ekspor 4,33 persen, konsumsi pemerintahan
4,56 persen, konsumsi lembaga non-rumah tangga 10,79 persen, dan impor 7,10
persen. Total PDB pada 2018 tercatat Rp 56 juta atau 3.927 dollar AS memakai
kurs saat itu.
Tahun
pemilu, 2019, Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi 5,02 persen. Perang
dagang AS-China, tensi geopolitik Timur Tengah, dan harga komoditas yang
fluktuatif dituding sebagai penyebab penurunan kinerja ekonomi ini dibanding
capaian pada 2018.
Pada Periode kedua Pemerintahannya
(2019-2024) bersama Wakil Presiden yang baru yaitu Makruf Amin, Presiden Jokowi
disamping berorientasi pada pembangunan Inprastruktur tetapi juga menyertakan
pembangunan pusat-pusat industri dan pariwisata baru yang terkoneksi pada
inprastruktur yang sebagian besar telah dibangunnya pada periode pertama.
Untuk
mensukseskan rencana besar pemerintahannya ini maka Presiden Joko Widodo
menginginkan stabilitas politik terjadi sehingga dukungan dari semua unsur
diperoleh Pemerintah. Maka tidaklah terlalu aneh jika setelah riuhnya Pilpres
yang sempat menimbulkan gesekan dan konprontasi dari dua kubu yang
berseberangan Pasca dilantik sebagai Presiden untuk periode kedua Jokowi
merangkul sebagian besar lawan politik yang berseberangan dengan dirinya.
Koalisi gemuk dengan dukungan hampir semua partai politik dimiliki Jokowi saat
ini demi keberlangsungan program dan kebijaksanaan yang sudah dirintisnya sejak
periode pertama.
Sumber Referensi : https://jeo.kompas.com/jejak-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-dari-masa-ke-masa