PETUNJUK : UNTUK SOAL NOMOR 1
SAMPAI 25, PILIHLAH SALAH SATU JAWABAN YANG PALING TEPAT !
1. Dibawah
ini merupakan istilah lain dari Hukum Acara Pidana, kecuali ....
A. Strafvordering
B. Criminal
Procedure Law
C. Criminal
Procedure rules
D. Penitersier
2. Pasal
1 angka 4 KUHAP menyatakan bahwa penyelidik adalah pejabat polisi negara
Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan
....
A. penuntutan
B. pemeriksaan
C. penyelidikan
D. penyidikan
3. Berapa
hari paling lama penangkapan terhadap seorang yang diduga keras melakukan
tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup?
A. 4
B. 3
C. 2
D. 1
4. Pihak
yang dapat melakukan penggeledahan dalam proses hukum acara pidana adalah ....
A. Penyidik Pegawai Negeri Sipil
B. Penyidik polri
C. Penyelidik Polri
D. Paspampres
5. Dalam
ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP menyebutkan bahwa setelah
penyidik menyerahkan BAP kepada penuntut umum maka penuntut umum mempelajarinya
selama 7 (tujuh) hari. Jika BAP tersebut tidak lengkap maka harus dikembalikan
kepada penyidik untuk diperbaiki selama 7 (tujuh) hari pula disertai dengan
petunjuk dari penuntut umum. Hal tersebut merupakan tahap dimulainya proses
....
A. Penyelidikan
B. Penyidikan
C. Prapenuntutan
D. Penuntutan
6. Menuntut
seorang terdakwa di muka Hakim Pidana adalah menyerahkan perkara seorang
terdakwa dengan berkas perkaranya kepada Hakim, dengan permohonan supaya Hakim
memeriksa, kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa. Hal ini
merupakan definisi yang dikemukakan oleh ....
A. Yahya Harahap
B. Simons
C. Wirjono Prodjodikoro
D. Hans Kelsen
7. Menurut
Pasal 140 KUHAP, apabila Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dari
Penyidik dapat dilakukan penuntutan maka ia dalam waktu secepatnya membuat ....
A. Surat atau akte yang membuat perumusan dari
tindak pidana yang didakwakan
B. Surat Eksepsi yang membuat perumusan dari
rindak pidana yang didakwakan
C. Surat tuntutan yang membuat perumusan dari
tindak pidana yang didakwakan
D. Surat risalah untuk menerima petunjuk Majelis
Hakim
8. Surat
Dakwaan ini hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan, tidak terdapat
dakwaan Misalnya, hanya tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP) atau hanya tindak
pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) atau hanya penggelapan (Pasal 372 KUHP), maka
dalam hal ini jenis surat dakwaan tersebut berbentuk ....
A. Kumulatif
B. Primer Susider
C. Tunggal
D. Alternative
9. KUHAP
mengamanatkan perkara praperadilan diselesaikan dengan jangka waktu .... hari
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
10. Yang
merupakan klasifikasi perkara perkara yang diperiksa dengan acara pemeriksaan
biasa adalah kejahatan berat dan ....
A. perkara-perkara tindak kejahatan ringan
B. pembuktiannya rumit
C. prosesnya dapat sampai peradilan tingkat 1
D. prosesnya hanya pidana denda
11. Setelah
melalui tahap-tahap pemeriksaan pembuktian, tuntutan hingga replik duplik, maka
tahap selanjutnya adalah ....
A. Eksepsi
B. Putusan Sela
C. Musyawarah Majelis Hakim
D. Mediasi
12. Berikut
ini merupakan bentuk-bentuk Putusan Majelis Hakim dalam perkara pidana, kecuali
....
A. bebas
B. bersalah dan meyakinkan dengan di Pidana
C. lepas dari segala tuntutan
D. di restitusi
13. Putusan
bebas dalam KUHAP diatur dalam Pasal ....
A. 191
B. 192
C. 193
D. 194
14. Putusan
lepas dari segala tuntutan hukum dasar yuridisnya adalah Pasal .... KUHAP
A. 191 ayat (1)
B. 191 ayat (2)
C. 191 ayat (3)
D. 191 ayat (4)
15. Berikut
ini merupakan pertimbangan majelis hakim perkara pidana dalam memutus
pemidanaan, kecuali ....
A. Perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur
Pasal yang didakwakan
B. Perbuatannya telah terbukti sebagai perbuatan
pidana dalam proses persidangan
C. Telah memenuhi standar alat bukti dan keyakinan
hakim
D. Terdapat kekaburan keyakinan Hakim bahwa
terdakwa memang bersalah
16. “
Kasasi itu jalan hukum untuk melawan keputusan-keputusan hakim hakim tingkat
tertinggi yaitu keputusan-keputusan yang tidak dapat dimohonkan banding baik
oleh karena tidak diperbolehkan oleh undang-undang maupun karena kesempatan
banding itu telah dipergunakan “ Pengertian Kasasi dikemukakan oleh ....
A. R Susilo
B. Moeljatno
C. Van Hattum
D. Van Bemmelen
17. Suatu
putusan Bebas yang dapat diajukan tingkat kasasi adalah putusan bebas yang ....
A. murni
B. tidak murni
C. tidak berdasarkan yurisprudensi
D. berdasarkan yurisprudensi
18. Hal
yang membedakan upaya hukum dan upaya hukum luar biasa adalah ....
A. proses tergantung pada putusan yang
berkekuatan hukum tetap ataukah belum
B. proses pengajuannya
C. proses pihak yang berperkara
D. tempat dimana proses pemeriksaannya
19. Pada
setiap wilayah pengadilan negeri, jumlah hakim yang menjadi hakim pengamat dan
pengawas berjumlah ....
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
20. BerdasarkanPasal
280 ayat 1 KUHAP dinyatakan bahwa “ Hakim Pengawas dan Pengamat mengadakan
pengawasan guna .... “
A. memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan
dilaksanakan
B. memperoleh data adanya kecocokan antara
register di pengadilan negeri dengan lembaga pemasyarakatan
C. menginspeksi bahwa narapidana berkelakuan
baik atau tidak
D. melakukan monitoring perilaku terpidana
21. Yang
menyebabkan bantuan hukum pada masa Orde Lama lebih buruk dari pada zaman
penjajahan adalah ....
A. Supremasi hukum berdasarkan kekuasaan
legislatif
B. Karena belum merdeka secara de facto maupun
de jure
C. Karena adanya campur tangan lembaga eksekutif
dalam peradilan
D. Hukum belum menjadi prioritas utama
22. Berikut
ini merupakan asas-asas bantuan hukum yang terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2011, kecuali ....
A. keadilan
B. akuntabilitas
C. efektivitas
D. kepentingan
23. Berikut
ini merupakan tingkatan perkembangan sistem Irlandia (Irish System), kecuali
....
A. probation
B.
public work prison
C. ticket of leave
D. socialitation
24. Tujuan
dibentuknya sistem pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995
adalah ....
A. membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar
menjadi manusia seutuhnya
B. memberikan nestapa
C. memberikan efek jera
D. agar menjadi residivis
25. Di
Indonesia lembaga pemasyarakatan diatur dalam ketentuan ....
A. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995
B. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1995
C. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1995
D. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1995
PETUNJUK:
UNTUK SOAL NOMOR 26 SAMPAI 45, PILIHLAH !
A. JIKA 1) DAN 2) BENAR
B. JIKA 1) DAN 3) BENAR
C. JIKA 2) DAN 3) BENAR
D. JIKA 1),2), DAN 3) SEMUANYA
BENAR
26. Berikut
ini yang termasuk tujuan Hukum Acara Pidana ditinjau dari pertimbangan KUHAP
adalah ....
1) perlindungan atas harkat dan martabat manusia
(tersangka atau terdakwa)
2) perlindungan atas kepentingan hukum dan
pemerintahan
3) kodifikasi dan unifikasi Hukum Acara Pidana
27. Muladi
mengatakan bahwa makna integrated criminal justice system adalah sinkronisasi
atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam ....
1) Sinkronisasi structural
2) Sinkronisasi substansial
3) Sinkronisasi kultural
28. Di
bawah ini yang termasuk dalam asas-asas hukum acara pidana yang terdapat dalam
KUHAP adalah ....
1) asas legalitas
2) asas oppurtunitas
3) asas legal assistance
29. Tugas
dan wewenang Penyidik Polri adalah ....
1) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang
bertanggung jawab
2) Mengadakan penghentian penyidikan
3) Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam
hubungannya dengan pemeriksaan perkara
30. Di
bawah ini yang merupakan ketentuan yang berkaitan dengan proses Praperadilan
adalah ....
1) Pasal 9 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009
2) Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP
3) Pasal 1 butir 10 KUHAP
31. Kelemahan-kelemahan
lembaga praperadilan yaitu ....
1) Proses pengadilan atas praperadilan hanya
dapat dilaksanakan jika ada pihak yang menggunakan haknya
2) Hak tersangka, keluarga, atau kuasanya dapat
gugur jika perkara pidana telah mulai disidangkan
3) sifat putusannya hanya deklaratoir ditambah
tidak ada sanksi bagi penegak hukum yang tidak melaksanakan putusannya
32. Pihak
yang berhak mengajukan rehabilitasi dalam perkara pidana melalui Praperadilan
adalah ....
1) Kuasa Hukum
2) Tersangka
3) Jaksa
33. Kriteria
tindak pidana ringan menurut Pasal 205 KUHAP adalah ....
1) tindak pidana dengan ancaman pidananya
maksimal 4 tahun penjara/kurungan
2) ancaman dendanya maksimal Rp.7.500,000,-
3) penghinaan ringan sebagaimana termuat dalam
Pasal 315 KUHAP
34. Berikut
ini yang termasuk pasal-pasal yang merupakan kejahatan ringan adalah ....
1) penganiayaan hewan ringan
2) penganiayaan ringan
3) pencurian ringan
35. Yang
termasuk ciri-ciri pembuktian dan penerapan hukum dari Pemeriksaan Singkat
adalah ....
1) Pembuktian Sederhana
2) Ancaman hukuman tidak berat
3) Prosedur mudah
36. Pasal
203 ayat 2 KUHAP menjelaskan tentang perkara dengan acara singkat. Dalam hal
ini, Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan ....
1) Saksi
2) Ahli
3) Petunjuk
37. Berikut
ini jenis-jenis eksepsi yang terdapat dalam proses hukum acara pidana adalah
....
1) Pengadilan tidak
berwenang mengadili perkaranya
2) Surat dakwaan tidak dapat diterima
3) Surat dakwaan harus dibatalkan
38. Berikut
ini yang merupakan jenis-jenis alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP
adalah ....
1) Ahli
2) Persangkaan
3) Petunjuk
39. Dalam
ilmu pengetahuan hukum, dikenal beberapa sistem pembuktian yang diantaranya
adalah ....
1) sistem pembuktian menurut undang-undang secara
positif
2) sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim
semata
3) sistem pembuktian berdasarkan opini yang ada
dalam masyarakat
40. Berikut
ini yang merupakan bagian wajib ada pada sistematika surat tuntutan oleh Jaksa
Penuntut Umum, yaitu ....
1) Identitas terdakwa
2) Fakta-fakta yang terungkap di persidangan
3) Analisis yuridis
41. Upaya
hukum dalam Hukum Acara Pidana Indonesia terbagi atas ....
1) upaya Hukum Biasa
2) upaya Hukum Luar Biasa
3) upata hukum di dalam undang-undang
42. Pasal
233 ayat (1) KUHAP dapat dipahami bahwa upaya hukum banding merupakan hak yang
dimiliki oleh Terdakwa atau Penuntut Umum untuk mengajukan pemeriksaan ulang
kepada Pengadilan Tinggi atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Pengadilan
Negeri untuk memriksa kembali fakta-fakta kecuali terhadap putusan ....
1) Bebas
2) Lepas dari segala tuntutan hukum
3) Putusan tingkat Kasasi
43. Berikut
ini yang merupakan syarat pengajuan Peninjauan Kembali berdasarkan KUHAP adalah
....
1) adanya
novum
2) apabila
dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti akan
tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah
terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain
3) apabila
putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu
keliruan yang nyata
44. Kriteria
untuk pengajuan Grasi adalah ....
1) telah mendapat putusan yang masih dapat
dilakukan upaya hukum dalam bidang yudikatif
2) telah mendapat putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap
3) telah melalui proses peradilan sebelumnya
45. Dibawah
ini yang merupakan dasar hukum yang berkaitan dengan Hakim Pengawas dan
Pengamat adalah ....
1) KUHAP
2) Undang-Undang Kehakiman
3) SEMA