PETUNJUK : UNTUK SOAL NOMOR 1
SAMPAI 27, PILIHLAH SALAH SATU JAWABAN YANG PALING TEPAT !
1. Menurut Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata
dapat disebut hukum perdata formil karena mengatur proses penyelesaian perkara
lewat hakim (pengadilan) secara formil. Maka dapat dikatakan bahwa ....
A. Hukum Acara Perdata mempertahankan berlakunya
hukum perdata imateriel
B. Hukum Acara Perdata mempertahankan berlakunya
hukum perdata materiel
C. Hukum Acara Perdata mempertahankan berlakunya
hukum perdata internasional
D. Hukum Acara Perdata mempertahankan
berlakunya hukum pidana internasional
2. Bahwa
setiap orang dibolehkan menghadiri dan mendengarkan pemeriksaan perkara di
persidangan. Adapun tujuan asas ini tidak lain adalah memberikan perlindungan
hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta menjamin objektivitas
peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair, tidak memihak,
serta putusan yang adil kepada masyarakat. Dari penjabaran tersebut dapat
disebutkan bahwa hal tersebut mencerminkan asas ....
A. peradilan cepat sederhana dan biaya ringan
B. pengadilan terbuka untuk umum
C. pengadilan yang imparsial
D. pengadilan yang proporsional
3. Konkritisasi
dalam bentuk dasar hukum asas putusan hakim harus disertai alasan diatur dalam
Pasal 23 dalam Undang-Undang ....
A. Nomor 14 Tahun 1970
B. Nomor 14 Tahun 1971
C. Nomor 14 Tahun 1972
D. Nomor 14 Tahun 1973
4. Kekuasaan
kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak
kekuasaan ekstra yudisial kehakiman yang merdeka mengandung arti kekuasaan
hakim ....
A. yang merdeka
B. yang terbatas
C. berdasarkan undang-undang
D. berdasarkan kekuasaan eksekutif
5. Peradilan
umum merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari
keadilan pada umumnya, hal tersebut didasarkan pada Pasal 2 Undang-Undang ....
A. peradilan umum
B. peradilan khusus
C. Kekuasaan Kehakiman
D. Mahkamah Agung RI
6. Dibawah
ini yang bukan pencerminan dari separation court system based on
jurisdiction adalah ....
A. sistem pemisahan wewenang mengadili
B. mengadili berdasarkan kompetensi absolut
C. prosesnya berjenjang
D. peradilan satu
pintu
7. Daerah
hukum suatu pengadilan negeri sesuai dengan kedudukan pengadilan negeri
tersebut, yaitu ....
A. berada pada wilayah sebagaimana ditentukan
dalam undang-undang
B. berdasarkan kompetensi kewenangan absolutnya
C. berdasarkan jenjangnya yakni mulai tingkat
pertama sampai dengan peninjauan kembali
D. berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh
panitia sekretarisnya
8. Adagium
forum rei sitae, gugatan diajukan kepada pengadilan negeri berdasarkan ....
A. tempat terletak benda tidak bergerak yang
menjadi objek sengketa
B. tempat atau wilayah hukum pengacara para
pihak berada
C. alamat para pihak yang berperkara
D. jenis peradilan yang berwenang memeriksa dan
memutus perkara
9. Berikut
ini merupakan bagian-bagian syarat materil gugatan dalam hukum acara perdata, kecuali
adalah ....
A. gugatan telah tiba saatnya , itu artinya bahwa
prestasi debitur sudah saatnya untuk dilaksanakan, tetapi debitur enggan untuk
melaksanakan prestasinya
B. sebelum kreditor mengajukan gugatan ke
pengadilan, kreditor sudah melakukan teguran (somasi/ingebrekestelling)
C. beralasan dan berdasar hukum
D. berdasarkan asas
ne bis in idem
10. Di
Indonesia ketentuan yang mengatur gugatan class action dalam hierarki peraturan
Mahkamah Agung RI diatur pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ....
A. Nomor 1 Tahun 2000
B. Nomor 1 Tahun 2001
C. Nomor 1 Tahun 2002
D. Nomor 1 Tahun 2003
11. Pasal
5 ayat 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2002 menyatakan Apabila hakim memutuskan
penggunaan prosedur gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, segera setelah
itu hakim memerintahkan penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk
memperoleh ....
A. persetujuan panitera
B. persetujuan
hakim
C. permintaan dari hakim
D. permohonan dari panitera sekretaris pengadilan
negeri
12. Ada
kemungkinan bahwa setelah dilakukan pemberitahuan tentang gugatan perwakilan
kelompok oleh panitera, ada warga kelompok yang kemudian merasa tidak berminat
untuk melanjutkan menjadi anggota kelompok dengan alasan apa pun. Untuk itu,
mereka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dalam ketentuan ....
A. PERMA Nomor 1 Tahun 2000
B. PERMA Nomor 1 Tahun 2001
C. PERMA Nomor 1 Tahun 2002
D. PERMA Nomor 1 Tahun 2003
13. Dijatuhkannya
putusan di luar hadirnya salah satu pihak merupakan wujud dari asas ....
A. ius curia novit
B. ius solli
C. Verhalungsmaxi
D. audi et alteram partem
14. Kata
mediasi berasal dari kata yang diadopsi dari bahasa Inggris dengan istiah ....
A. Konsolidasi
B. Multimediasi
C. Intermediasi
D. Mediation
15. Tujuan
pembedaan model mediasi adalah ....
A. menemukan peran mediator dalam melihat posisi
sengketa dan para pihak dalam upaya penyelesaian sengketa
B. agar proses perkara yang ada dilakukan dengan
secara cepat sederhana dan biaya ringan
C. agar tidak terjadi penumpukan perkara di MA
maupun di APL
D. agar terciptanya unifikasi hukum kedepannya
16. Di
bawah ini yang merupakan salah satu faktor yang menyebabkan hakim gagal menjadi
mediator adalah ....
A. keseriusan menjalani mediasi pengadilan
B. profesionalitas mediator
C. sistem hukum yang berlaku
D. model mediasi pengadilan lebih berfokus pada
model retributif
17. Gugatan
rekonvensi dalam HIR diatur dalam Pasal ....
A. 131
B. 132
C. 118
D. 110
18. Yang
dimaksud dengan eksepsi peremtor pada asas pemusatan jawaban (concentratie van
verweer) adalah ....
A. suatu asas yang mengharuskan tergugat
mengajukan sekaligus (dalam satu kali) semua sanggahannya (eksepsi, jawaban pokok
perkara, dan rekonvensi) dalam satu jawaban
B. tidak berwenangnya hakim
C. status dari perkara itu sendiri
D. kedudukan para pihak dalam perkara eksepsi
dilator tentang saat mengajukan gugatan
19. Menurut
Sudikno Mertokusumo membuktikan dalam arti logis adalah ....
A. memberi kepastian yang bersifat mutlak karena
berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan diajukannya bukti lawan
B. memberi kepastian, namun bukan kepastian
mutlak, kepastian nisbi, atau relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan
C. mencoba menetapkan apa yang telah terjadi
secara konkret
D. memberi dasar yang cukup kepada hakim yang
memeriksa perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang
diajukan
20. Alat
bukti di luar ketentuan Pasal 164 HIR adalah pemeriksaan tempat dan ....
A. keterangan penggugat
B. keterangan ahli
C. keterangan tergugat
D. keterangan pihak ketiga
21. Pengertian
dari alat bukti pengakuan adalah ....
A. persangkaan-persangkaan adalah
kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undnag atau oleh hakim ditarik dari
suatu peristiwa yang dikenal ke arah suatu peristiwa yang tidak dikenal
B. Pernyataan salah satu pihak berperkara secara
lisan, baik dilakukan sendiri maupun oleh orang lain dengan kuasa istimewa yang
membenarkan seluruhnya atau sebagian dari peristiwa, hak, atau hubungan hukum
yang dikemukakan oleh pihak lawan
C. Pengakuan yang sifatnya sederhana yang sesuai
sepenuhnya dengan gugatan lawan
D. Pengakuan
disertai sangkalan terhadap sebagian gugatan
22. Arti
dari kekuatan pembuktian sebagai permulaan pembuktian adalah ....
A. sesuatu yang tampaknya sebagai bukti yang
sebenarnya bukanlah bukti
B. alat bukti dengan kekuatan yang masih harus
ditambah dengan alat bukti lain agar dapat diterima oleh hakim sebagai bukti
cukup
C. setiap alat bukti yang diajukan oleh satu
pihak selalu dapat dilawan dengan alat bukti yang diajukan oleh pihak lawan
D. kalau diajukan alat bukti dengan kekuatan
bebas,terserah kepada hakim apakah akan memberikan kekuatan kepada alat bukti
itu atau tidak.
23. Penetapan
(beschikking) adalah ....
A. keputusan mengenai suatu masalah yang
menyangkut jalannya pemeriksaan sebuah perkara, baik yang akan maupun sedang
diperiksanya
B.
suatu putusan yang mengakhiri suatu
perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu. Misalnya putusan pengadilan
negeri, putusan pengadilan tinggi, dan sebagainya
C. putusan yang lebih banyak dipergunakan
oleh dalam peradilan voluntair
D. suatu putusan yang isinya menjawab tuntutan
provisionil
24. Ketentuan
Pasal 179 ayat (2) HIR mengatur tentang ....
A. kehadiran pihak berperkara dalam persidangan
B. gugatan rekonvensi
C. gugatan pihak ketiga
D. putusan hakim harus jelas dan tegas
25. Putusan
Condemnatoir adalah ....
A. Suatu putusan yang isinya bersifat menerangkan
atau menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata
B. Putusan yang amarnya bersifat konstitutif
C. Amar putusan yang bersifat menghukum pihak
yang dikalahkan dalam putusan itu untuk memenuhi suatu prestasi
D. Merupakan penetapan apa yang menjadi hukumnya
atau hubungan hukum yang menjadi sengketa
26. Putusan
hakim yang dapat di eksekusi, melainkan juga tulisan-tulisan yang memnuhi
syarat-syarat tertentu, yang berupa akta hipotik dan akta notariil yang
berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, Hal tersebut
pengertian dari .. ....
A. Eksekusi grosse akta
B. Executie parate
C. Eksekusi riil
D. Eksekusi pembayaran sejumlah uang
27. Badan
hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang khusus didirikan untuk
melakukan kegiatan usaha di bidang lelang. Hal tersebut merupakan pengertian
dari ....
A. Pejabat akta tanah
B. pejabat lelang
C. Balai lelang
D. Pelaksana lelang
PETUNJUK:
UNTUK SOAL NOMOR 28 SAMPAI 45, PILIHLAH !
A. JIKA 1) DAN 2) BENAR
B. JIKA 1) DAN 3) BENAR
C. JIKA 2) DAN 3) BENAR
D. JIKA 1),2), DAN 3) SEMUANYA
BENAR
28. Pada
zaman pemerintahan Hindia Belanda dahulu, terdapat nernagai lembaga peradilan
yang berlaku bagi orang-orang atau golongan yang berbeda terdiri dari ....
1) Peradilan gubernemen
2)
Peradilan Swapraja
3) Peradilan inheemse rechtspraak
29. Dibawah
ini yang termasuk latar belakang terjadinya sengketa perdata adalah ....
1) salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian
sebagaimana yang telah dibuat berdasarkan kesepakatan bersama
2) salah satu pihak merugikan pihak lain dari
segi keuangan
3) para pihak berselisih pemahaman atas suatu
kepemilikan
30. Dibawah
ini yang merupakan cara-cara menyelesaikan sengketa hukum adalah ....
1) damai di luar pengadilan
2) dengan bantuan lembaga yang oleh hukum diberi
wewenang
3) melakukan distorsi terhadap kepentingan subjek
hukum lainnya
31. Yang
termasuk pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara perdata adalah ....
1) penggugat
2) terdakwa
3) tergugat
32. Dibawah
ini yang merupakan kelompok korban berdasarkan Pasal 3 huruf d PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang class action
adalah ....
1) pihak yang teridentifikasi
2) pihak yang tidak teridentifikasi
3) pihak yang berwenang
33. Peran
Juru Sita dalam pemanggilan para pihak berperkara dilakukan dengan cara ....
1) panggilan diserahkan langsung oleh juru sita
kepada yang bersangkutan sendiri atau oleh juru sita panggilan diserahkan
melalui kepala desa
2) Juru sita menyerahkan exploit (surat juru sita) kepada bupati atau
walikota yang kemudian memerintahkan agar exploit itu ditempelkan di pintu
besar pada pengadilan negeri yang bersangkutan
3) Juru sita memanggil melalui media masa dan cetak dalam hal salah
satu pihak berperkara tidak ditemukan
34. Berdasarkan
ketentuan Pasal 129 ayat (1) HIR, komposisi pihak dalam proses perlawanan
terhadap putusan verstek terdiri atas ....
1) Tergugat asal bertindak dan berkedudukan
formil sebagai pelawan
2) Penggugat asal berkedudukan formal sebagai
terlawan
3) Para pihak bertindak netral ketika ada gugatan
rekonvendi
35. Agar
permintaan perlawanan memenuhi syarat formil verzet, maka harus memnuhi ....
1) perlawanan ditujukan kepada putusan verstek
dengan menarik pihak lain, selain dari penggugat semula
2) disampaikan kepada ketua pengadilan negeri
yang menjatuhkan putusan verstek dalam tenggat yang ditentukan
3) diajukan oleh tergugat sendiri atau kuasanya,
memenuhi syarat bentuk gugatan, dan membayar biaya perkara atau mungkin prodeo
36. Karakteristik
khusus yang terdapat dalam mediasi pengadilan yaitu ....
1) setiap hakim mediator dan para pihak wajib
mengikuti prosedur penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi
2) terhadap penyelesaian perkara perdata di
pengadilan, apabila tidak melalui mediasi putusannya batal demi hukum
3) pertimbangan
putusan hakim wajib menyebutkan bahwa perkara tersebut telah diupayakan
penyelesaian tanpa melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediatornya
37. Pengaruh
diubahnya suatu surat gugatan adalah ....
1) mempengaruhi
kepentingan tergugat sebab dengan perubahan itu tergugat mungkin akan mendapat
kesulitan dalam pembelaannya
2) menyebabkan jalannya peradilan akan dihambat
sehingga merugikan pihak tergugat
3) menyebabkan gugatan menjadi prematur
38. Menurut
Retnowulan Soetantio jawaban tergugat dapat terdiri atas ....
1) jawaban
yang tidak mengenal pokok perkara yang disebut tangkisan
2) jawaban mengenai pokok perkara
3) jawaban
dalam rekonvensi
39. Di
bawah ini yang termasuk ciri-ciri menyertai (voeging) dalam keikutsertaan pihak
ke tiga dalam perkara perdata adalah ....
1) inisiatif
pihak ketiga sendiri untuk mencampuri sengketa yang sedang dalam proses
2) pihak ketiga mempunyai kepentingan hukum
3) netral
seperti hakim
40. Berikut
ini yang merupakan teori-teori beban pembuktian adalah ....
1) Teori Ojektif
2) Teori
Hukum Acara
3) Teori
Inisiatif Berperkara
41. Berikut
ini hal yang dilakukan majelis hakim dalam sidang musyawarah adalah ....
1) mengumpulkan semua hasil pemeriksaan perkara
2) menetukan apakah peristiwa tersebut merupakan
pelanggaran hukum atau tidak
3) menentukan peraturan hukum apakah yang
meguasai peristiwa yang terjadi
42. Berikut
ini yang merupakan upaya hukum luar biasa dalam hukum acara perdata adalah ....
1) Banding
2) Peninjauan Kembali
3) Perlawanan pihak ketiga
43. Yang
termasuk jenis-jenis upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap sita
eksekutorial adalah ....
1) perlawanan (verzet) oleh tersita
2) perlawanan (verzet) pihak ketiga
3) perkara jenis permohonan
44. Berikut
ini yang merupakan konsekuensi dikabulkannya permohonan perubahan eksekusi
adalah ....
1) berubahnya jenis eksekusi
2) perubahan aanmaning yang dikeluarkan oleh hakim
3) berubahnya berita acara eksekusi oleh juru
sita
45. Berikut
ini barang yang dapat dilakukan sita jaminan adalah ....
1) terhadap barang milik sendiri
2) sita
marital
3) terhadap
barang-barang milik debitur