 |
| Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Kepala BNPT Komjen Tito Karnavian, dan Kepala BNN Komjen Budi Waseso mendiskusikan pengamanan Ramadhan di Istana Negara. TEMPO/Istman |
Menurut Neta, masa pensiun mantan Kepala Polda Metro Jaya tersebut masih lama, yakni hingga 2022. Itu sebabnya, dia mengatakan Tito tidak perlu ikut dalam bursa calon Kapolri saat ini. “Kepala BNPT itu masih panjang masa dinasnya,” kata Neta dalam keterangan tertulis, Senin, 6 Juni 2016.
Neta menjelaskan, IPW berpandangan masih banyak senior di atas Tito yang bisa menjadi Kapolri. Apabila ada pihak tertentu yang mendorong Tito maju dalam bursa pencalonan Kapolri, bisa berakibat buruk bagi organisasi Polri. Jika Tito naik menjadi Kapolri, akan ada perasaan tidak nyaman karena harus memimpin para seniornya.
Neta mengatakan, sejak sepuluh tahun terakhir, Polri sudah menyiapkan para kader calon pemimpinnya dengan sistem assessment. Berdasarkan hasil assessment itu, Polri memiliki banyak kader terbaik untuk menjadi Kapolri.
Berdasarkan berbagai pertimbangan itu, kata Neta, IPW berharap Presiden Joko Widodo memilih calon Kepala Polri dari kader terbaik yang berintegritas. Selain itu, memiliki dedikasi, pengalaman, prestasi, kepemimpinan, dan jaringan yang bisa diterima masyarakat luas.
Neta mengatakan, Presiden seharusnya tidak mendengarkan pihak-pihak yang tidak paham soal visi-misi Polri ke depan dalam menentukan Kapolri. Presiden perlu memperhatikan Pasal 11 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
Dalam undang-undang itu ditegaskan bahwa calon Kapolri adalah perwira tinggi aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier. (tempo)